Akhir-akhir ini, para orang tua sibuk mengurus pendaftaran siswa/I baru (SD-SMA). Ada kebahagiaan bagi mereka karena anaknya nanti mendapat pendidikan. Namun, kebahagiaan itu dihadang oleh sulitnya akses ke sekolah. Kendala bermunculan. Masalah biaya, masalah nilai, dan sebagainya. Kebahagiaan seolah-olah redup di tengah sulitnya akses ke sekolah.Kalau dipikir-pikir, agak aneh. Masuk sekolah kok mesti susah-susah. Untuk memperoleh ilmu kok repot amat. Kalau sekolah memang penting bagi perkembangan manusia mengapa mesti ada persyaratan yang rumit ke sana. Bukankah semuanya mesti diberi kelonggaran sehingga semua masyarakat bisa mengaksesnya. Tetapi kalau sekolah didirikan untuk kepentingan sekelompok orang, tidak perlu ada promosi kepada publik. Biarkan sekolah menjadi lembaga untuk golongan tertentu dan bukan lembaga yang melayani publik. Namun, semudah itukah membayangkan kondisi sekolah di negeri ini?
Di balik kata ‘sekolah’ tersimpan sejumlah hal yang terkait. Sekolah memang tempat untuk memperoleh ilmu yang diterjemahkan dengan bahasa mengajar, mendidik, membaca, menulis, dan sebagainya. Di balik itu ada sarana yang mesti dimiliki dan dipelihara demi kelancaran proses belajar-mengajar, demi pengembangan kemampuan akademik murid. Ada pendidik yang mesti dihidupi dengan diberi gaji secukupnya. Gaji itu untuk kehidupan keluarga dan pengembangan pengetahuannya. Ada petugas non-pegawai yang membantu memperlancar kegiatan di sekolah. Petugas ini diberi gaji untuk menghidupi keluarganya. Bekerja kan bukan saja untuk memenuhi kebutuhannya tetapi kebutuhan anggota keluarganya. Lalu??
Semuanya ini membutuhkan dana. Dana itu diperoleh dari mana? Dari orang tua tentu saja. Tetapi, orang tua murid beragam, dari yang kaya sampai yang miskin. Sekolah mesti jeli menjembatani keragaman kemampuan orang tua. Prinsipnya, jangan samapai kendala biaya mempersulit akses murid mendapatkan ilmu. Selain itu, pemerintah mesti memberi dana secukupnya untuk sekolah. Bagaimana pun, peran sekolah amat tinggi demi pengembangan akademik anak. Fasli Jalal, Wakil Mentri Pendidikan Nasional mengatakan pemerintah sudah menyediakan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sekitar 70% dari kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, tak ada pungutan apa pun dalam penerimaan siswa baru SD dan SMP (Kompas, 7 Juli 2011).
Kalau demikian, semestinya akses ke sekolah untuk SD dan SMP mudah. Dana sudah disediakan pemerintah. Kalau toh masih ada kesulitan dalam hal dana, berarti ada yang belum beres di situ. Maka, persoalannya mesti diselidiki dulu. Bisa saja dana itu tidak sampai di sekolah. Bisa saja kebutuhan sekolah lebih besar dari dana itu. Kalau masalah sulit akses karena kemampuan akademik, saya kira ini masalah yang dicari-cari. Bukankah sekolah mendidik murid supaya lebih pandai dan kreatif? Sekolah bukan mengajar dan mendidik murid yang pandai saja. Entah sekolah mengelompokkan murid sesuai kemampuan akademik, itu persoalan lain. Yang pertama adalah jangan menghalangi murid mengaskses pendidikan. *Semua gambar dari google images
Saya bukan seorang pendidik formal. Tulisan ini berangkat dari kaca mata seorang peminat pendidikan. Bisa saja yang terjadi di lapangan jauh dari yang ditulis. Namun, saya kira hal yang penting adalah jangan menghalangi anak mengakses pendidikan di sekolah formal. Sekolah itu milik rakyat bukan milik sekelompok orang. Kalau sekolah dijadikan lahan bisnis yang meraup untung, semestinya dipangkas. Itu melenceng dari tujuan didirikannya sebuah lembaga pendidikan. Apakah ini yang terjadi akhir-akhir ini dengan adanya pungutan biaya masuk sekolah? Mungkin saja.
Persolannya mesti diuraiakn dengan transparan. Sekolah tentu membutuhkan biaya operasional. Namun, kalau jumlahnya tidak bisa dijangkau rakyat miskin, itu bukan lembaga yang melayani kepentingan publik lagi. Dia berubah menjadi lembaga pemungut biaya. Kalau untuk masuk pendidikan dasar saja susah apalagi pendidikan berikutnya. Kalau anak SD-nya tidak memperoleh pendidikan semestinya, bagaimana nasib bangsa ini ke depannya?
Ada baiknya kata-kata Yudhistira ANM Massardi dicermati dengan baik. Dia sangat memperhatikan pendidikan dasar sebagai fondasi untuk membangun peradaban bangsa. Menurutnya, “Kualitas peradaban sebuah bangsa tak cukup hanya ditopang oleh para operator di lapangan. Mutlak perlu dilahirkan para kreator yang kaya imajinasi. Oleh karena itu, seluruh potensi kecerdasan anak bangsa harus dibangun secara lebih serius yang hanya bisa dicapai jika rangsangannya diberikan sejak usia dini (Kompas, 8 April 2011) .” Dari yang kecil akan lahir yang besar. Jika anak sejak dini diberi pendidikan yang cuup, ke depannya anak tiu bisa berkembang dengan baik.
Cempaka Putih, 14 Juli 2011
Gordi Afri
Post a Comment